Persoalan seleksi ini dianggap tidak hanya administratif, tapi juga substansial. Asep menyoroti pengumuman hasil seleksi administrasi yang diterbitkan Pansel dengan kekeliruan tanggal. Diketahui pengumuman diterbitkan pada 10 Juni, namun dalam suratnya justru tertulis bulan Mei — kesalahan fatal yang sempat diakui Pansel dan kemudian direvisi.
Namun, yang lebih disorot Asep adalah ketidakmauan Pansel mengoreksi poin-poin persyaratan dalam pengumuman rekrutmen calon direksi. Salah satu frasa kontroversial adalah “sejak ditetapkan sebagai direksi”, yang menurut Asep tidak pernah tercantum dalam regulasi resmi seperti Permendagri, Perda, maupun Perbup.
“Pansel tidak punya kewenangan mengubah regulasi. Mereka menambah frasa yang tidak memiliki dasar hukum,” tegas Asep.
Atas dasar ini, GLMPK memutuskan untuk mengubah materi gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Rabu pekan depan.
Baca Juga :
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Jumbo Pengadaan Laptop Chromebook dan Korupsi Jumbo Lainnya
Pada sidang perdana sebelumnya, Asep menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta Pansel mencabut Surat Keputusan (SK) awal terkait pengumuman pendaftaran calon direksi karena dinilai terdapat perubahan yang tidak diumumkan secara resmi. Kedua, mendesak penghapusan frasa tambahan yang tak sesuai aturan hukum dalam syarat pendaftaran.
“Jika Pansel tetap bertahan dengan keputusan cacat hukum, maka ini bisa jadi preseden buruk dalam rekrutmen pejabat BUMD di daerah,” pungkas Asep.
