Prabowo turun tangan. Ia memanggil Bahlil ke Istana dan menginstruksikan agar pengecer kembali diizinkan berjualan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemudian mengumumkan pencabutan aturan tersebut demi menjamin aksesibilitas elpiji bersubsidi.
Bahlil pun mengakui kekeliruannya di hadapan media, sembari menegaskan bahwa kebijakan itu semula dibuat untuk memastikan subsidi tepat sasaran, mengingat harga di lapangan sering melebihi ketentuan resmi.
3. Pengangkatan CASN Dipercepat
Menteri PAN-RB Rini Widyantini awalnya menjadwalkan pengangkatan Calon ASN 2024 dilakukan pada Oktober 2025. Namun, keputusan tersebut mengundang protes dari para peserta seleksi yang merasa dirugikan secara administrasi dan psikologis.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menginstruksikan agar pengangkatan dipercepat menjadi paling lambat Juni 2025 untuk CPNS, dan Oktober 2025 untuk PPPK—jauh lebih awal dari rencana semula Maret 2026.
4. Empat Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut
Setelah laporan investigasi Greenpeace Indonesia menyebut adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat terbatas.
Hasilnya, empat dari lima izin tambang nikel dicabut. Keempat perusahaan yang kehilangan izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Hanya PT Gag Nikel yang tetap beroperasi karena berada di luar zona konservasi dan memiliki dokumen legal lengkap.
