Sejumlah tokoh militer dan sipil hadir dalam forum ini, di antaranya mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, eks KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, politikus dan budayawan Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan mantan pejabat BUMN Said Didu.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku hingga kini belum menerima surat resmi terkait pemakzulan Wapres Gibran. Menurutnya, surat yang masuk ke parlemen tengah menumpuk seiring baru dibukanya masa sidang.
“Sidang baru dibuka hari Selasa, jadi surat-surat masih menumpuk. Tapi jika surat resmi pemakzulan sudah diterima, tentu akan kami proses sesuai mekanisme,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
Puan menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga, termasuk MPR dan DPD, juga belum dilakukan karena dokumen resmi belum diterima Kesekjenan DPR.
Ancaman dari purnawirawan TNI untuk menduduki MPR sebagai bentuk protes politik bukan hanya mengguncang legitimasi parlemen, tetapi juga memperlihatkan kegentingan relasi sipil-militer dalam demokrasi Indonesia. Ketika institusi formal tak lagi dipercaya, maka tekanan dari luar sistem menjadi keniscayaan—bahkan ancaman. (Bhegin)
