Deretan robot ini diklaim bisa melakukan banyak hal: dari deteksi zat berbahaya, patroli lalu lintas, hingga misi pencarian korban bencana. Fungsi-fungsi mulia, tentu saja, namun sayangnya belum diiringi penjelasan transparan soal siapa membayar apa, dan berapa banyak yang akan dibeli nanti.
Lucunya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri justru tidak menyentuh isu robot sama sekali. Yang diajukan adalah tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun, dengan alasan gaji, rekrutmen, dan tunjangan. Tak ada satu kata pun soal robot canggih, seolah robot hanya muncul di panggung, bukan di anggaran.
Pamer teknologi Polri di HUT Bhayangkara seolah ingin menunjukkan bahwa kepolisian kita tidak kalah futuristik dibanding negara-negara maju. Namun saat publik bertanya soal kebutuhan mendesak seperti reformasi pelayanan publik, penyelesaian kasus yang mandek, atau minimnya personel di daerah rawan konflik, justru tak ada simulasi yang diperlihatkan.
Bahkan, jika menilik ulang, robot yang hormat kepada Presiden bisa jadi hanyalah simbol: kecanggihan teknologi tunduk pada pertunjukan seremonial, bukan pada penuntasan masalah real di lapangan.
Robot memang tidak bisa disuap, tidak mengenal lelah, dan tidak tidur saat patroli. Tapi sayangnya, robot juga tak bisa memahami nurani, apalagi menjawab kekecewaan masyarakat terhadap layanan hukum yang kerap tebang pilih.
Maka, pertanyaan krusialnya: apakah robot ini solusi dari masalah, atau hanya penyesat perhatian di tengah krisis kepercayaan?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
