LOCUSONLINE, GARUT - Sudah lebih dari setengah abad, Perguruan Tinggi di Indonesia tetap bersetia pada satu ritual tahunan yang seolah keramat: Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program yang dulunya dipuji karena berhasil mengawal swasembada pangan nasional, kini kian terasa seperti template usang yang dipaksakan hidup di zaman TikTok dan Google Maps.
Diluncurkan pada akhir 1960-an, KKN lahir sebagai bagian dari strategi Orde Baru dalam menyebarkan teknologi pertanian dan mengangkat ekonomi desa. Kala itu, mahasiswa adalah "malaikat berjaket almamater" yang datang membawa informasi langka di tengah keterbatasan infrastruktur, akses informasi, dan literasi.
Namun kini, ketika anak petani pun bisa mengakses YouTube untuk belajar teknik hidroponik dari Korea Selatan, peran mahasiswa KKN perlahan bergeser dari agen perubahan menjadi simbol seremonial. Mereka datang, mereka presentasi, mereka mengecat gapura yang sudah dicat tiga tahun lalu, lalu pulang membawa laporan dan foto untuk feed Instagram kampus.
Sementara pihak kampus masih bertahan dengan asumsi bahwa KKN adalah "jembatan antara dunia akademik dan realitas sosial", masyarakat di lapangan mulai menunjukkan gejala kelelahan partisipatif. Apatisme kultural menjalar: mulai dari perangkat desa yang enggan hadir saat serah terima, hingga warga yang malas ikut gotong royong karena tahu hasilnya akan masuk laporan tapi tidak menyentuh kebutuhan konkret mereka.
Baca Juga :
Ketika Mahasiswa Harus Mengajari Birokrasi Cara Melayani: Garut ‘Outsourcing’ Solusi ke Kampus
Selamat Datang di Sekolah Versi 06.30: Lebih Pagi, Lebih Disiplin, dan (semoga) Tetap Waras
Masyarakat menginginkan solusi nyata: sanitasi, akses air bersih, atau revitalisasi pertanian. Tapi mahasiswa datang dengan power point dan program pelatihan daur ulang yang sudah pernah digelar tiga tahun lalu. Tidak salah bila publik mulai bertanya, masih relevankah KKN, atau kini justru menjadi beban sosial yang dibungkus idealisme akademik?
Yang ironis, mahasiswa pun ikut terseret dalam dilema: dituntut menyelesaikan program “berdampak”, tapi tidak dibekali anggaran dan otoritas yang cukup untuk merealisasikan harapan masyarakat. Ketika mahasiswa gagal memenuhi ekspektasi desa, program KKN berubah jadi sekadar kunjungan singkat yang ditanggapi dingin, bahkan kadang sinis.
Bahkan, beberapa peristiwa tragis seperti mahasiswa tenggelam, pelecehan, hingga konflik lokal menandai urgensi perlunya SOP yang ketat dan refleksi menyeluruh. Namun sampai saat ini, revisi besar-besaran belum juga dilakukan. Padahal, “Law of Diminishing Marginal Utility” sedang bekerja keras: makin sering KKN dilaksanakan dengan format yang sama, makin menipis pula nilai dan dampaknya.
Kampus masih percaya mahasiswa adalah agen perubahan. Padahal desa-desa kini tak lagi gelap gulita informasi. Masyarakat tidak lagi menunggu mahasiswa membawa pencerahan—mereka butuh mitra, bukan tamu tahunan yang datang dengan program copy-paste.
Kini saatnya Kementerian, kampus, dan seluruh pemangku kepentingan meninjau ulang: apakah KKN masih layak dipertahankan, perlu dirombak, atau cukup dikenang sebagai program revolusioner masa lalu? Apalagi dengan hadirnya program baru “Kampus Berdampak”, sudah sewajarnya KKN berhenti jadi formalitas berdebu dan mulai berubah jadi aksi nyata berbasis kebutuhan, bukan nostalgia.
Karena perubahan sosial tidak datang dari mahasiswa yang turun ke desa seminggu, lalu pulang dengan laporan 40 halaman. Tapi dari sistem yang jujur menilai: mana program yang hidup, dan mana yang sekadar dipertahankan karena tak enak untuk dihentikan. (Bhegin)
