LOCUSONLINE, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengusung proyek infrastruktur berlabel “merata dan prioritas”, lengkap dengan angka fantastis: Rp1,7 triliun digelontorkan untuk memperbaiki jalan dan jembatan. Namun, seperti proyek ambisius sebelumnya, realisasi masih tertatih—sekitar 36 persen menjelang pertengahan tahun. Slogan jalan mulus untuk semua, nyatanya masih tersendat di lapangan. rabu, 9 Juli 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, Agung Wahyudi, melempar angka demi angka, dari 1.295 jembatan kewenangan provinsi, hingga 305 km jalan yang ditargetkan rampung. Dari 90 paket pekerjaan jalan, baru 84 km yang benar-benar terlihat hasilnya. Selebihnya, masih dalam wujud rencana, janji, dan plang proyek.
“Kami pastikan tak ada wilayah yang diabaikan,” ujar Agung, seperti biasa menegaskan komitmen pemerataan. Namun, warga di daerah pinggiran yang setiap musim hujan harus menyeberangi kubangan berlumpur mungkin akan punya tafsir berbeda soal “pemerataan”.
Baca Juga : Vila di Atas Bencana: Ketika Alam Diperdagangkan, Banjir dan Longsor Jadi Bonus Musiman
Dari anggaran jumbo tersebut, Rp171 miliar dialokasikan untuk memperbaiki jembatan. Tapi tunggu dulu—yang berhasil direvitalisasi tahun ini hanya 11 jembatan. Dengan 13 jembatan lagi yang baru direncanakan hingga 2026, laju revitalisasi ini lebih mirip maraton ketimbang lari sprint infrastruktur.
“Jalan yang belum tersentuh tetap jadi prioritas,” klaim Agung. Kalimat yang sudah akrab di telinga publik, terutama mereka yang tiap hari melintasi jalanan retak dan berlubang, sambil berharap prioritas itu tak datang ketika masa jabatan habis.
Kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi juga ikut disebut sebagai penjamin proyek. Tapi publik mungkin lebih butuh hasil konkret ketimbang embel-embel nama besar. Di tengah sorotan pada transparansi dan efektivitas anggaran, proyek infrastruktur sebesar ini rawan jadi panggung politik, alih-alih penyelesaian teknis.
Baca juga :
Ketika Seruan Moral Tak Menjawab Akar Krisis Pemuda di Jawa Barat, Wagub Ajak Pemuda Lawan Moral Menyimpang, Tapi Lupa Tanya “Siapa yang Bikin Menyimpang?”
Jika Rp1,7 triliun hanya melahirkan progres 36 persen, masyarakat wajar bertanya: uang sebesar itu sebenarnya mengalir ke mana? Jalan dan jembatan boleh dicat ulang, tapi ketidakpuasan publik tidak bisa ditambal dengan narasi “kami sudah berupaya”.
Rakyat tak butuh plakat peresmian, cukup jalan yang tak menggetarkan tulang belakang tiap lima meter. (Bhegin)
