LOCUSONLINE, JAKARTA – Negara kembali dibuat geleng kepala. Alih-alih digunakan untuk membeli beras atau membayar sekolah anak, bantuan sosial (bansos) justru terdeteksi mengalir deras ke dunia gelap judi online dan bahkan jejak-jejak pendanaan terorisme. Lebih dari 571 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi bukan hanya sedang “bermain nasib” di meja digital, tapi juga menyelam dalam kubangan kriminalitas kelas berat. Jumat, 11 Juli 2025
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, membeberkan temuan mengejutkan ini di Senayan dengan wajah datar dan data yang tajam. “Baru dari satu bank saja, kita sudah temukan lebih dari 500 ribu NIK penerima bansos terlibat transaksi judi online. Bahkan ada yang terkait dengan korupsi dan pendanaan terorisme,” ungkap Ivan, seakan menyatakan bahwa bantuan negara kini punya banyak fungsi tak terduga.
Total transaksi yang ditelusuri dari rekening para ‘pemain negara’ ini mencapai hampir Rp 1 triliun. Nominal yang fantastis jika dibandingkan dengan gizi buruk dan antrean minyak goreng yang masih menghantui rakyat miskin di banyak daerah.
Uniknya, ini baru permukaan. PPATK menyebut masih ada empat bank lain yang belum diperiksa. Artinya, dugaan penggunaan bansos untuk berjudi atau mendanai kejahatan bisa lebih masif dari yang dibayangkan. Negara memberi sembako, warganya menjadikannya deposit.
Baca Juga :
Iuran Kebersamaan Rasa Ancaman: Ketika Kasih Sayang Pegawai Jadi ATM Politik Mbak Ita Eks Wali Kota
“Restorative Justifikasi” Saat Kekerasan Atas Nama Agama Mau Dimediasi Seperti Urusan Tetangga Ribut Kucing
Menanggapi kekacauan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani tampil sebagai suara kehati-hatian. Ia mengingatkan agar pemerintah tak gegabah mencoret penerima bansos hanya karena namanya nyangkut di data.
“Ada kemungkinan datanya disalahgunakan, atau dijual untuk bikin akun judi,” ujarnya, seakan menyadari bahwa di negara ini, identitas bisa lebih murah dari pulsa.
Ia juga menyentil lemahnya perlindungan data pribadi. Jika NIK bisa digunakan siapa saja untuk ‘bermain’, maka sistem keamanan digital kita rupanya tak lebih dari pagar bambu.
“Perlindungan data pribadi itu hak dasar warga. Kalau masih bocor begini, jangan salahkan rakyat main curang,” katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pun tampak kalang kabut. Ia mengaku kaget, meski tak sepenuhnya heran.
“Kami akan dalami, diskusi dengan PPATK. Kalau terbukti bansosnya dipakai buat judi, ya kita coret,” ucapnya, sambil menjanjikan penyaluran bansos berikutnya akan lebih selektif—meskipun data yang dipakai masih bocor ke mana-mana.
Ia menambahkan bahwa data tersebut baru berasal dari tahun 2024 dan satu bank saja.
“Jadi ini semacam spoiler dari babak pertama. Babak selanjutnya mungkin lebih dramatis,” kelakarnya tak resmi.
Dengan kondisi ini, publik mulai bertanya: apakah bansos masih menjadi solusi pengentasan kemiskinan atau malah alat perputaran uang di dunia hitam digital? Ketika rakyat kecil bersaing di meja judi karena kehilangan harapan pada meja makan, maka reformasi sosial bukan lagi soal distribusi bantuan—tapi soal mental dan sistem negara yang ikut ‘bermain’.
Sementara itu, para stakeholder disarankan menyiapkan strategi baru: bukan hanya soal validasi NIK, tapi juga penyelidikan atas siapa sebenarnya yang menikmati jackpot dari celah bantuan negara. Karena nyatanya, di republik ini, bansos bisa berubah fungsi—dari penyangga kehidupan menjadi tiket undian untuk masuk daftar hitam. (Bhegin)
