Tak berhenti di sana, Syakur juga menyinggung soal jam masuk sekolah. Ia menyadari bahwa memaksa seluruh sekolah di Garut masuk pukul 07.00 adalah sejenis bentuk kolonialisme modern atas waktu. “Karena ada yang kepagian, ada yang kesiangan,” ujarnya bijak. Sinyalemen bahwa siswa bukanlah robot, dan jalanan Garut bukanlah jalur cepat tol bebas hambatan.
Meski peraturan dari pusat sudah jelas, Syakur memilih realitas lokal sebagai kompas. “Jalan saja seperti biasa,” katanya, seolah memberikan lampu hijau untuk fleksibilitas, atau mungkin hanya sekadar legalisasi atas ketidakteraturan yang sudah terlanjur mapan.
Rapat ini akhirnya ditutup tanpa keputusan besar. Tak ada wacana pengawasan, tak ada audit harga seragam, dan tentu tak ada mekanisme untuk menghentikan pungutan kreatif lainnya. Namun satu hal pasti: rakyat kembali dihibur dengan janji bahwa pendidikan itu gratis—selama tidak menghitung biaya seragam, buku, les tambahan, transportasi, uang komite, dan… ya, hidup itu sendiri. (Nuroni)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
