Resiko yang paling mendasar, terang Zul, jika Sekda gagal menjadi pembina BUMD, maka akan berdampak terhadap perekonomian daerah. Kegagalan BUMD dalam memberikan pelayanan yang baik dan korupsi yang terjadi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian daerah, termasuk penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Dalam hal ini, Sekda sebagai Pembina BUMD harus sangat berhati-hati dan teliti dalam mengawasi dan mengelola BUMD untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Sekda juga harus memastikan bahwa BUMD beroperasi secara transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” pungkas Zul.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Garut, Ida Farida saat dikonfirmasi wartawan terkait tugas dan tanggung jawab serta resiko yang akan dihadapi Sekda sebagai pembina BUMD tidak berkata banyak.
“Ada di PP 54 th 2017 tentang BUMD kang,” pungkasnya. (Asep A)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
