Peristiwa ini menambah daftar panjang drama koperasi berbasis seremoni. Di pagi hari disambut karpet merah, di malam hari dikunci pintu oleh pendirinya sendiri. Rakyat yang berharap belanja murah dan sistem ekonomi baru kini kembali ke warung sebelah.
Baca Juga : BUMD Jadi Ladang, Audit Jadi Gagang: Jawa Barat Tergelincir di Lubang Uangnya Sendiri
Padahal KDMP baru saja diluncurkan sebagai “ikon ekonomi kerakyatan” oleh Presiden Prabowo, dengan target lebih dari 80 ribu unit se-Indonesia. Tapi secepat peresmiannya, lebih cepat pula penyelesaiannya di Pucangan.
Mitra utama pun memutuskan hubungan secara resmi melalui surat bernomor rapi dan bahasa lembut tapi isinya jelas: kerja sama dihentikan.
Meski tersinggung dan mundur dari proyek Pucangan, PT PPSD tetap menyatakan komitmennya mendukung KDMP di daerah lain. Mungkin, dengan satu catatan: tolong sebut nama kami kalau panggungnya besar.
Saat ini, mereka mengaku telah menyokong KDMP di Gresik, Palang, Rengel, dan Bojonegoro. Semoga saja di tempat-tempat itu, para kepala desa lebih sigap membaca naskah sambutan dan tidak gugup ketika kamera menyala.
Model koperasi yang mengandalkan seremoni, dukungan politis, dan memori pendek para pejabat lokal, tampaknya membutuhkan lebih dari sekadar plakat peresmian. Mungkin, pelajaran moral dari episode ini adalah:
Kalau mau koperasi jalan, jangan lupa siapa yang ngisi raknya dan kalau kelak Presiden datang, sebutlah semua nama yang memberi modal. Karena ternyata, yang tak disebut bisa lebih berbahaya daripada yang tak hadir. (Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
