MoU ini diklaim sebagai model nasional pengawasan desa. Tapi publik tahu betul, model hanyalah wajah luar. Yang perlu diuji bukan tampilan kebijakan, tapi siapa yang benar-benar berani menindak saat kepala desa mulai membeli mobil atas nama “biaya operasional”.
Rakyat tentu menyambut baik digitalisasi pengawasan. Tapi mereka juga tahu, aplikasi bukan pengganti nyali. Sebab ujungnya tetap tergantung: apakah jaksa siap bertindak tegas, atau cukup berpuas diri jadi admin grup WhatsApp desa?(Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
