LOCUSONLINE.CO, GARUT – Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satu produk hukum yang dibuat eksekutif bersama legislatif.
Perda merupakan salah satu bagian dari Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)UU 12/2011 yang menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden.
- Peraturan Daerah Provinsi, dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Lalu, bagaimana jika sebuah Perda yang dibuat isinya malah memuat Perda yang lain. Semisal Perda tentang A, tetapi pada salah satu babnya malah membahas B?
Menurut beberapa pakar hukum di Kabupaten Garut, Budi Rahadian, S.H., MH ketika ada Perda yang isinya tidak sesuai dengan muatan Perda yang dibuat, maka bisa melakukan langkah hukum yang diatur dalam perundang-undangan.
“Jika ada Perda yang isinya memuat aturan yang tidak sesuai dengan Perda tersebut, maka harus dilakukan eksekutif review atau legislatif review, karena Perda merupakan produk legislatif dan eksekutif yang berada dibawah kewenangan eksekutif Bupati, Gubernur sampai ke Depdagri atau Departemen Dalam Negeri,” kata Budi Rahadian saat berbincang di Collega Coffee House, Jl. Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jumat (11/07/2025).
Selain legislatif review dan eksekutif review, perubahan atau pembatalan Perda bisa dilakukan dengan cara yudisial review atau judicial review. Judicial Review dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergantung pada jenis peraturan yang ingin di-review dan dasar hukum yang digunakan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
