“Kurasi seharusnya jadi alat bantu pembinaan, bukan jadi seleksi eliminasi. Jika pemerintah daerah ingin memberdayakan IKM, maka mereka butuh akses pasar yang adil, bukan sekadar motivasi dari podium”
LOCUSONLINE, GARUT – Di tengah gempuran produk pabrik besar dan brand multinasional yang menguasai rak-rak toko modern, Pemerintah Kabupaten Garut kembali menyuarakan optimisme melalui seremoni Kurasi Produk Industri Kecil Menengah (IKM). Kali ini, giliran Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang tampil membakar semangat para pelaku usaha kecil agar “naik kelas” dan bisa menembus jaringan ritel modern seperti Superindo. Sabtu,9 Agustus 2025
Bertempat di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) pada Rabu (7/8/2025), acara kurasi ini terlihat ramai, tapi juga menyisakan pertanyaan: kenapa wirausahawan lokal harus melalui kurasi demi kurasi demi bisa masuk ke rak minimarket di kampungnya sendiri?
“Order 10 Ribu Pak”, Tapi Modal Masih Utang
Dalam sambutannya, Wakil Bupati membayangkan idealisme pasar modern: permintaan tetap, sistem konsisten, dan pesanan besar.
“Ibaratnya tidak usah memikirkan bulan depan, sudah ada order 10 ribu pak,” ujar Putri Karlina.
Pernyataan yang menarik, andai realita di lapangan tidak sesulit sekarang. Banyak pelaku IKM justru masih berjuang bertahan dari biaya produksi, distribusi tanpa subsidi, hingga tuntutan standar retail yang tinggi, mulai dari izin edar, sertifikasi halal, hingga barcode QRIS semua membutuhkan biaya tambahan yang tak sedikit.
Kurasi produk menjadi seolah tembok yang harus dipanjat, padahal pelaku IKM adalah warga lokal yang seharusnya mendapatkan prioritas masuk ke jaringan distribusi lokal. Jika rak toko modern di tanah sendiri tak ramah pada produk lokal, lalu siapa yang sebenarnya diberi ruang?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
