“Pelayanan masyarakat miskin harus cepat dan efektif. Pelayanan BPJS harus tuntas. Semua obat harus tersedia di RSU agar masyarakat tidak dibuat bingung,” ucapnya.
Ia menambahkan, data 12 ribu anak putus sekolah dari jenjang SD ke SMP belum bisa dibuktikan secara faktual. Sumber mempertanyakan langkah konkret Syakur–Putri untuk memperbaiki angka tersebut, termasuk solusi terhadap sistem zonasi yang dinilai mempersulit masyarakat.
“Langkah Pemkab Garut di bawah kepemimpinan Syakur–Putri terkait pengentasan anak putus sekolah sampai saat ini belum terlihat dampaknya,” tegasnya.
Baca Juga : Bupati Garut Cek Kesehatan Gratis: Anak Sekolah Diperiksa, Tapi Lingkungan Tetap Sakit
Dari Aula ke Rak Supermarket: Perjuangan Produk Lokal yang Harus Lolos Kurasi Dulu
Program bantuan Rp2 juta per kepala keluarga (KK) juga menjadi sorotan. Sumber menuntut penjelasan indikator program ini, sasaran penerimanya, dan sumber anggarannya.
“Kalau kriterianya dan asal-usul anggarannya tidak jelas, program ini hanya omon-omon saja,” katanya.
Sumber menyoroti pula program penambahan 100 ribu lapangan kerja selama lima tahun. Menurutnya, hal itu harus dipaparkan secara detail kepada masyarakat dan DPRD, serta melibatkan berbagai pihak.
“Membuka 100 ribu lapangan kerja tidak mudah. Kepemimpinan sebelumnya, Rudi–Helmi, selama 10 tahun hanya mampu membuka kurang dari 50 ribu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung fakta PHK ribuan karyawan di Garut serta gugatan masyarakat terkait investasi yang diduga bermasalah secara hukum.
“Bagaimana mau membuka 100 ribu lapangan kerja kalau regulasi investasi masih banyak celah hukum,” katanya.
Program ekonomi hebat dan desa hebat, lanjutnya, juga harus dijelaskan indikatornya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
