Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan pemakzulan yang akan disampaikan SP3JB tidak serta merta bisa dilakukan, karena Ono berpendapat bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan Demul.
“Sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan kan tidak ada aturan yang dilanggar,” papar Ono.
Ono Surono meminta SP3JB menyampaikan data-data kerugian imbas dari larangan Study Tour.
“Daripada bicara pemakzulan mendingan teman-teman menyampaikan kondisi real karena ada perbedaan persepsi. Persepsi Gubernur tidak mau memberatkan orang tua, dan disi lain pekerja pariwisata banyak yang bangkrut, banyak yang rugi,” katanya.
Kendati demikian, Ono pun berencana akan menggelar audensi bersama SP3JB dan DPRD, untuk membahas permasalahan tersebut.
Terpisah, Dedi Mulyadi enggan mengomentari soal isu pemakzulan terhadap dirinya. “Ya enggak usah dikomentari,” katanya.
Kontroversi terkait kebijakan yang keluarkan Dedi Mulyadi melalui SE Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta, pejabat yang satu ini kerap membuat sejumlah pihak geram.
“Saya pribadi menilai Kang Demul ini seolah-olah bijak, tetapi faktanya tidak sedikit merugikan banyak orang,” ujar Ketua Pemuda Akhir Zaman, Jajang Nurzaman kepada media, Rabu (27/08/2025).
Jajang Nurjaman mengaku telah melakukan pencarian tentang Dedi Mulyadi selama menjadi pejabat. Dan ternyata, sosok politikus yang hengkang dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Gerindra tersebut sepertinya sangat piawai membuat kontroversi.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
