“Seperti baru sadar kalau gaji mereka dibayar rakyat, Bupati Garut bersama DPRD dan Forkopimda akhirnya menemui mahasiswa yang berunjuk rasa, Selasa (2/9/2025). Hasilnya? Janji manis transparansi, perbaikan kinerja, dan program pembangunan yang selama ini lebih sering terdengar di spanduk ketimbang di lapangan.”
LOCUSONLINE, GARUT – Suasana Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Selasa (2/9/2025), menjadi panggung dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut Menggugat akhirnya ditemui langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Garut.
Dalam pertemuan itu hadir Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, Kapolres Garut Yudi Bayu Hendarto, Dandim 0611/Garut Andrik Fachrizal, dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut Helena Octavianne.
Bupati Syakur menyatakan apresiasinya terhadap sikap mahasiswa yang dinilai mampu menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai.
“Kami dari Forkopimda menerima ungkapan dan harapan aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih karena aksi ini berlangsung tertib dan santun,” ujar Bupati.
Dalam dialog, Bupati bersama DPRD menyepakati beberapa poin penting, antara lain:
- Transparansi Anggaran DPRD: penggunaan anggaran harus akuntabel dan dipublikasikan.
- Reses Anggota Dewan: hasil reses wajib dipertanggungjawabkan secara moral dan politis.
- Peningkatan IPM: Pemkab fokus meningkatkan kualitas manusia, salah satunya lewat program beasiswa untuk 1.000 mahasiswa.
- Perbaikan Infrastruktur: perbaikan 139 ruas jalan dan irigasi dijanjikan sebagai prioritas pembangunan.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat, menegaskan bahwa tuntutan mereka terutama soal transparansi kinerja DPRD, kode etik dewan, dan komitmen Pemkab meningkatkan IPM sudah diakomodir.
Baca Juga : Prabowo: Negara Jamin Aspirasi Murni Rakyat, Pelaku Perusakan Ditindak Tegas
Menurutnya, aksi yang melibatkan 600–700 orang ini memang dirancang sebagai demonstrasi damai tanpa provokasi maupun kekerasan.
“Garut ingin jadi contoh panggung aksi yang damai, bukan anarkis. Kami juga minta aparat tidak represif ke depannya. Dialog harus tetap jadi jalan utama,” kata Adrian.
Dari pertemuan tersebut, lahir enam poin kesepakatan:
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
