“Kalau ada orang sakit saya bayarin, sekolah saya bantu ngecat, rumah roboh saya kasih. Bahkan jalan jelek dan jembatan roboh pun saya ikut tangani,” kata Dedi bangga, seolah fungsi Dinas PUPR dan Dinas Sosial cukup diwakili satu rekening operasional gubernur.
Lucunya, di tengah dana triliunan, gubernur justru pamer penghematan: perjalanan dinas dipangkas jadi Rp 100 juta setahun, pakaian dinas dicoret, mobil dinas tak diambil. Narasi sederhana yang mengesankan kesederhanaan meski angka Rp 21,6 miliar di rekening operasional tetap berbicara lain.
Pada akhirnya, rakyat bisa tenang: gaji pejabat tetap aman, dasar hukum tetap kukuh, dan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pos lain. Lagi pula, siapa yang bisa menyangkal bahwa Rp 31 miliar per tahun untuk dua pejabat adalah bentuk nyata dari “kepentingan rakyat”?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
