Menurut Ridwan, nama Anggota DPRD dan partainya sudah ia kantongi. Namun dia belum melakukan konfirmasi kepada pihak DPRD secara langsung terkait informasi tersebut.
“Saya belum melakukan konfirmasi langsung kepada pihak DPRD Garut. Sehingga kepastiannya belum fix. Seandainya benar, saya mau tahu apa alasan salah satu Anggota DPRD melarang pihak PT. JIL membuat pembatas sebagaimana kesepakatan saat audensi di DPRD Garut beberapa waktu lalu,” katanya.
Ridwan menegaskan, usai audensi dan batas waktu yang telah disepakati telah berlalu, maka sebagaimana surat yang telah dilayangkan GLMPK kepada Dinas PUPR, bahwa pihaknya akan melakukan aksi damai ke Dinas PUPR Garut, DPRD dan PT. JIL di hari Selasa (29/10/2025).
“Kami akan membawa keranda sebagai simbol keadilan telah mati. Terjadi dugaan disparitas hukum kepada PT. JIL. Disatu sisi, Bupati Garut dengan lantang membongkar sejumlah bangunan yang dianggap melanggar ketentuan, tetapi tidak bisa bertindak tegas kepada PT. JIL,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu Anggota DPRD Garut yang disebut-sebut memberikan saran dan masukan kepada PT. JIL agar tidak membuat pembatas mandiri sebagaimana janji PT. JIL, sampai saat ini anggota DPRD tersebut tidak memberikan komentar apapun.”Waalaikumsalam,” ujar R, salah seorang anggota DPRD Garut saat dikonfirmasi wartawan tanpa memberikan jawaban apapun, Kamis (24/10/2025). (***)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
