“Entah langkah ini akan membuatnya jadi pahlawan atau jadi catatan BPK, tapi satu hal pasti: sungai-sungai di Jawa Barat mungkin lebih menghargai gubernur yang berani kotor di lumpur daripada pejabat yang bersih di meja rapat.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Barangkali tidak ada yang lebih ironis dari bencana yang menunggu tanda tangan. Di tengah langit mendung dan potensi longsor yang terus mengintai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih langkah yang tak biasa: menabrak batas birokrasi.
Rabu (5/11/2025), di halaman Gedung Sate yang jadi saksi banyak janji dan rapat panjang, Dedi berdiri di hadapan ribuan peserta Apel Siaga Bencana. Nada suaranya tegas, tapi juga lelah lelah dengan prosedur yang sering lebih sibuk dari rakyatnya.
“Kalau gubernur turun, jangan dibilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat,” katanya lantang.
Ia berbicara bukan sekadar soal banjir dan longsor, tapi juga tentang sistem yang sering kali justru ikut “bencana”. Soal siapa berwenang atas sungai, siapa bertanggung jawab atas tanggul, dan siapa yang akhirnya disalahkan saat air meluap.
Baca Juga : Menanti Nasib Gubernur Riau: Antara OTT, Keterangan, dan Bayang Dukungan UAS
“Di Bogor, katanya itu kewenangan BBWS. Di Karawang, katanya PJT. Tapi kalau rakyat kebanjiran, yang disalahkan tetap pemerintah daerah. Ya sudah, bereskan saja,” ujarnya.
Ucapan itu mungkin terdengar sembrono bagi sebagian pejabat pusat, tapi di lapangan, kata “bereskan” adalah kata paling realistis. Karena air tak kenal batas administratif, dan lumpur tak peduli stempel instansi.
Di Karawang, Dedi menyebut daerah aliran sungai sudah berubah fungsi jadi deretan showroom dan rumah makan simbol kecil dari logika pembangunan yang sering lupa pada air yang pernah ditampungnya. “Rumit tapi tetap maju,” katanya sambil tertawa kecil, seperti menertawakan sistem yang membuat sungai pun butuh izin untuk mengalir.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
