Akuntabilitas Dipertanyakan, Pimpinan Sidang Disentil
Yudha tak berhenti sampai di situ. Ia menyebut tindakan pimpinan sidang sebagai “pengkhianatan etika wakil rakyat” kata-kata yang biasanya hanya muncul di editorial harian.
“Akuntabilitas DPRD, akuntabilitas demokrasi, akuntabilitas pemerintahan… semua dipertaruhkan ketika fraksi-fraksi tidak diberi ruang bicara,” ujarnya.
Yudha menambahkan, pihaknya akan menempuh jalur resmi dengan melayangkan komplain tertulis kepada pimpinan sidang. “Kode etik DPRD harus dipertanyakan. Jangan sampai meja sidang berubah jadi tempat cari muka,” katanya.
Raperda dan APBD 2026 Terancam Tak Punya Nafas Rakyat
Yudha mengingatkan bahwa raperda dan APBD 2026 harus berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada selera politis pimpinan sidang.
“Masyarakat harus tahu apa yang disampaikan wakil rakyat. Jangan sampai APBD nanti terserapnya ke langit, bukan ke rakyat,” tegasnya.
Walkout Fraksi PDIP masih menyisakan tanda tanya apakah ini awal turbulensi politik menjelang pembahasan anggaran, atau sekadar interupsi panjang yang akan berakhir dengan secangkir kopi dan negosiasi?
Yang jelas, drama paripurna DPRD Garut kali ini menunjukkan satu hal demokrasi lokal masih sangat hidup meski kadang hidupnya dengan cara terbatuk-batuk. (Nuroni)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
