LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Di tengah harga pupuk yang masih suka cosplaying sebagai barang mewah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendadak tampil bak pahlawan layar lebar: membiayai jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk 22.500 petani. Paket lengkap JKK–JKM, premi ditanggung pemerintah, urusan cangkul aman setidaknya di atas kertas.
Langkah ini diumumkan dalam Sarasehan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat 2025 yang digelar 12–13 November 2025, di Kebun Istimewa Kiarapedes sebuah nama lokasi yang terdengar seperti destinasi wisata spiritual, bukan tempat para petani menunggu kabar baik dari pemerintah.
Acara itu dihadiri sekitar 2.000 orang dari KTNA se-Jawa Barat. Di panggung utama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, Wira J. Sirait, menyerahkan kartu BPJS secara simbolis kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta, Hadyanto Purnama. Gesture simbolis yang seperti biasa jauh lebih cepat ketimbang proses administrasi sebenarnya.
“Petani ini sektor Bukan Penerima Upah. Banyak pekerja lain yang juga masih nyangkut belum ter-cover,” ujar Wira, Senin, 17 November 2025. Terjemahan bebasnya petani aman, yang lain antre dulu, bestie.
Ia menambahkan, hanya dengan premi Rp16.800 per bulan, petani sudah mendapat perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Angka yang begitu kecil sampai-sampai membuat publik bertanya-tanya kenapa selama ini dibiarkan tidak terjangkau.
Manfaat yang dijanjikan terbilang lengkap pengobatan sampai sembuh tanpa batas, santunan cacat, STMB, hingga perawatan home care. Dalam konteks kerja petani yang kadang harus beradu nasib dengan cuaca dan cangkul ini terdengar seperti cheat code legal yang baru diaktifkan pemerintah daerah.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
