Mewakili sebagian masyarakat yang kecewa terhadap terbitnya SK Bupati tentang subjek redistribusi tanah eks HGU Condong di Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Forum Penggarap Lahan Eks HGU Condong mendesak Bupati Garut, Abudsy Syakur Amin sebagai Ketua GTRA Kabupaten untuk mencabut dan membatalkan keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.469-DISPERKIM/2025 Tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Tegalgede dan Desa Tanjungmulya Kecamatan Pakenjeng, Desa Tegallega dan Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang serta Desa Cigadog Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
“Prosesnya banyak kejanggalan, kami sebagai penggarap sekaligus sebagai petani juga merasa tidak dilibatkan dengan serius. Kami minta Ketua GTRA Provinsi yakni Kang Dedi Mulyadi dan Ketua GTRA Kabupaten Garut untuk membatalkan SK tentang subjek redistribusi tanah eks HGU Condong di Desa Tegalgede,” tegasnya.
Elu pun mengancam akan mengerahkan semua petani penggarap jika Bupati Garut tidak memiliki rasa iba kepada masyarakat penggarap yang kini merasa sedih, kesal, gelisah dan marah akibat tidak tercatat dan merasa tidak sesuai dengan luasan lahan yang ada pada SK Bupati Garut Nomor 100.3.3./kep.469-disperkim/2025 tentang penetapan subjek redsitribusi di Desa Tegalgede tempat mereka mencari nafkah sebagai petani selama ini.
“Kalau SK ini tidak dibatalkan, maka dengan sangat terpaksa, kami semua sebagai penggarap akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Desa Tegalgede, Kantor Bupati dan BPN Garut,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
