[locusonline.co, JAKARTA] – Di balik gemerlap janji pemerintah untuk menyediakan rumah bersubsidi, ada dinding tak kasat mata yang menghalangi jutaan mimpi keluarga Indonesia. Dinding itu bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan geram mengangkat suara, meminta agar dinding penghalang tersebut "dirubuhkan" untuk rakyat.
Frustrasi melihat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah mendaftar justru terjebak dan gagal mendapat rumah, Maruarar melontarkan permintaan blak-blakan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
"Dalam rapat dua hari lalu dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan dengan juga OJK, saya sudah minta supaya SLIK OJK itu dihapuskan," kata Maruarar, yang kerap disapa Ara ini, dengan nada tegas.
"Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kebetulan kami sering turun ke lapangan. Kalau kami bertanya kepada konsumen, juga kepada pengembang, itulah masalahnya," tegasnya, mengungkapkan bahwa ia sudah berulang kali menyuarakan hal ini ke berbagai pihak, namun belum ada solusi konkret.
Drama di Balik Angka Penolakan
Permintaan Maruarar bukan tanpa alasan. Para pengembang real estate, melalui Ketua Umum REI (Real Estat Indonesia) Joko Suranto, sudah mengungkapkan fakta mengerikan di lapangan. Tingkat persetujuan kredit (approval rate) perbankan saat ini hanya menyentuh angka 30-35%.
Artinya, dari 10 orang yang mengajukan KPR, hanya 3 atau 4 orang yang lolos. Sisanya? Ditolak. Salah satu penyebab utamanya adalah catatan buruk di SLIK.
Fenomena ini, menurut Joko, adalah efek domino dari pandemi. Banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak transparan, menyebabkan mereka menunggak dan namanya masuk daftar hitam. Akibatnya, meski mereka ingin memulai lembaran baru dengan KPR bersubsidi yang lebih sehat, masa lalu mereka terus menghantui.
