Untuk mengantisipasi pergeseran ini, Pemprov Jabar sibuk menyesuaikan kurikulum vokasi agar lulusan cocok buat industri teknologi tinggi. Langkah yang secara teori hebat, asalkan tidak terlambat bersaing dengan robot versi next-gen yang update-nya lebih cepat daripada regulasi tenaga kerja.
Kim juga menambahkan bahwa pemerintah sedang “menguatkan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit.” Sebuah diplomasi industrial yang berjalan kondusif selama tidak menyentuh topik yang paling sensitif bagaimana buruh bisa hidup layak dengan upah minimum yang tiap tahun jadi ajang tarik ulur.
Angka PHK boleh 15.657, tapi pemerintah memastikan semuanya terkendali. Pekerja kontrak terus diputar layaknya tiket masuk bioskop sekali pakai, tekstil megap-megap, robot datang makin cepat, perusahaan pindah mencari upah lebih murah.
Namun selama data bisa dijelaskan “secara utuh,” semuanya dianggap baik-baik saja, di Jawa Barat statistik memang fleksibel sayangnya, hidup para pekerjanya tidak selentur itu.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
