“Peacemaker Justice Award memang didesain untuk mendorong desa menciptakan stabilitas hukum. Namun, seperti biasa, panggung penghargaan sering terlihat jauh lebih stabil daripada realitas hukum yang ingin dibereskan.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Di tengah tumpukan perkara warga yang biasanya selesai lewat musyawarah dapur atau sidang warung kopi, satu nama dari Garut tiba-tiba bersinar di panggung nasional. Kepala Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi meraih posisi Top 3 Peacemaker Justice Award 2025, sebuah penghargaan yang terdengar seperti gabungan antara Nobel Perdamaian dan lomba pidato 17 Agustus.
Acara digelar megah di Graha Pengayoman, Rabu (26/11/2025). Para pejabat pusat berjejer rapi, kamera menyala, tepuk tangan menggema seolah seluruh persoalan hukum di kampung-kampung telah selesai, tinggal dibingkai sertifikat dan dipajang di balai desa.
Kepala BPHN membuka acara dengan pujian manis, menyebut para kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak penyelesaian konflik non-litigasi. Pernyataan yang terdengar heroik, walau sering kali mediasi di lapangan cuma berakhir dengan kalimat pamungkas “udahlah pak, damai aja, nanti repot.”
Menteri Hukum lalu menaikkan tensi seremoni dengan menjelaskan soal gelar Non-Litigation Peacemaker (NL.P), sebuah titel nonakademik yang diberikan kepada mereka yang sudah lulus pelatihan dan menunjukkan “aktualisasi nyata”. Yang belum jelas hanya satu: apakah gelar ini juga cukup ampuh untuk meredam konflik perebutan tanah waris yang sudah berlangsung 20 tahun dan jadi tontonan wajib tiap Lebaran.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
