Saat Diponegoro mengetahui salah satu selirnya digoda Chevallier, ia menolaknya kembali ke kediaman.
Chevallier justru makin menjadi-jadi.
Ucapan yang terabadikan dalam catatan sejarah:
“Saya bebas melakukan apa pun terhadap perempuan pribumi.”
Lalu ia memukul kepala Diponegoro. Insiden yang menghina martabat bangsawan Jawa itu ikut memicu perang besar selama lima tahun.
Zaman kolonial atau zaman now, ternyata oknum pejabat yang merasa “bebas melakukan apa saja” itu selalu ada.
Baca Juga : Purwakarta Nge-Glow Up Bareng HARPI Rias Pengantin Jadi Ajang Unjuk Skill, Bukan Cuma Urusan Bedak Tebal
Yogyakarta Dulu: Surga Skandal, Minim Pengawasan
Jarak Jawa–Belanda yang ribuan kilometer memberi pejabat kolonial ruang sempurna untuk berbuat semaunya, tidak ada istri sah yang tiba-tiba muncul tidak ada CCTV moral.
Skandal asmara menjadi hal rutin. Bahkan tokoh keraton, Mayor Tumenggung Wironegoro, diduga menjadi “agen penyalur” perempuan keraton kepada pejabat Eropa.
Jika sekarang ada oknum ASN yang ngumpet-ngumpet selingkuh, zaman dulu pejabat kolonial melakukannya di ruang tamu sambil minum anggur.
Kembali ke Indonesia Kini: Tegas pada ASN Kecil, Berani dengan Pemain Besar?
Pemecatan 13 ASN ini menjadi alarm keras bagi para abdi negara yang lupa diri dan publik menunggu satu hal “Apakah ketegasan ini berlaku merata, atau hanya untuk ASN yang jabatannya tidak punya pager, tidak punya tameng, dan tidak punya beking?”
Karena sejarah memberi pesan jelas kelakuan pejabat yang merasa kebal aturan itu tidak pernah mati.
Ia hanya berganti seragam dari jas kolonial menjadi seragam ASN.
Pemecatan kali ini penting, tetapi belum cukup.
Negara harus memastikan bahwa integritas bukan hanya slogan di baliho, dan bahwa jabatan bukan alasan untuk mengulang warisan gelap pejabat kolonial.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
