LOCUSONLINE, SUMATERA – Air bah menyerbu, tanah runtuh, ribuan rumah terkubur lumpur. Namun di balik drama tahunan banjir dan longsor, ada dokumen lama yang kembali naik ke panggung Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan 1,6 juta hektare era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014. Kebijakan ini tiba-tiba menjadi kambing hitam glamor, dituding sebagai starter pack deforestasi paling masif dalam sejarah Riau.
Namun jangan buru-buru menuduh. Elite jaman itu punya kalimat emas: “Itu bukan soal sawit, itu soal tata ruang.”
Sederhana. Dalam narasi resmi, hutan seluas provinsi kecil itu hanya “diubah peruntukannya”. Dalam narasi masyarakat sekarang “itu pintu gerbang excavator, buldoser, dan bibit kelapa sawit.”
Melansir berita liputan6.com, Hadi Daryanto, mantan Sekjen Kemenhut era Zulhas, maju jadi juru klarifikasi. Ia menolak keras narasi “hutan dijual demi sawit”. Menurutnya, kebijakan itu murni karena, pemekaran wilayah kabupaten/kota, aspirasi masyarakat yang ingin “kepastian ruang”, kepentingan infrastruktur, fasilitas umum, dan pemukiman
Ia menyebut SK 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 sebagai bukti suci bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hanyalah untuk “membereskan peta”. Bukan lahan, bukan kayu, bukan minyak sawit mentah.
Dalam dokumen terdengar elegan, provinsi diberi kepastian zonasi tata ruang.
Dalam fakta lapangan: kanopi lenyap, banjir datang, gambut terpanggang, dan pabrik sawit tumbuh seperti jamur setelah hujan atau sebelum hujan, dalam kasus ini.
Tapi tentu, secara dokumen resmi, tak ada kata sawit. Semua diganti istilah halus:
