Kebijakan baru pemerintah pusat ini berhasil mencegah krisis kelaparan satwa, sekaligus mengakhiri ketergantungan pada donasi publik yang berisiko tinggi untuk hewan koleksi.
[Locusonline.co, Bandung] Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mengambil alih penuh tanggung jawab penyediaan pakan bagi seluruh satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Pada Jumat, 19 Desember 2025, bantuan pakan tahap pertama telah tiba di lokasi dan langsung didistribusikan, mengakhiri ketergantungan satwa pada donasi publik yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Peristiwa ini menjadi titik balik signifikan bagi sekitar 711 satwa di dalamnya, termasuk banyak satwa langka dan dilindungi. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah BKAD Kota Bandung, Awal Haryanto, yang memimpin pengecekan langsung, memastikan bahwa mulai hari ini kebutuhan pakan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
Dari Konflik Internal Menuju Krisis Pakan
Perjalanan Bandung Zoo menuju situasi kritis ini berawal dari konflik internal dan dualisme manajemen yang berkepanjangan di tubuh Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola. Konflik ini menyebabkan kebun binatang terpaksa menutup operasionalnya sejak 6 Agustus 2025, yang kemudian memutus aliran pendapatan utama.
Akibatnya, dana operasional—termasuk untuk pakan satwa yang mencapai Rp13 juta per hari atau Rp400 juta per bulan—terus menipis. Puncaknya, sejak awal Desember 2025, Bandung Zoo mulai sangat bergantung pada donasi masyarakat dan kreativitas karyawan, seperti memanen ikan dari kolam internal dan memodifikasi menu karnivora untuk bertahan hidup.
Kronologi Penetapan Kebijakan Baru
Pemerintah secara bertahap mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan satwa, yang berpuncak pada penyaluran bantuan hari ini.
Minggu Pertama Desember: Krisis dan Sinyal Awal Bantuan
Pada pertengahan bulan, kondisi pakan sudah sangat menipis. Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i, menyatakan bahwa satwa bertahan dari donasi dan diperkirakan stok hanya cukup untuk sekitar satu minggu ke depan. Di sisi lain, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat selaku perpanjangan tangan Kemenhut mulai menyatakan bahwa proses dukungan pakan dari pusat telah berjalan.
18 Desember: Komitmen Resmi dan Pembagian Tugas
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara resmi mengumumkan bahwa mulai 19 Desember, Kemenhut akan menurunkan anggaran khusus (APBN) untuk pakan satwa. Selain itu, disepakati pembagian tanggung jawab yang jelas:
- Kementerian Kehutanan: Bertanggung jawab 100% atas satwa, termasuk pakan dan perawatan, serta berwenang menitipkannya ke pihak ketiga yang berizin.
- Pemerintah Kota Bandung: Bertanggung jawab 100% atas aset fisik kebun binatang dan kesejahteraan pegawai.
Farhan juga menegaskan pentingnya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Bandung untuk memastikan penggunaan APBN tersebut akuntabel.
19 Desember: Bantuan Tiba dan Verifikasi Lapangan
Seperti yang dijanjikan, pasokan pakan pertama tiba di Bandung Zoo sekitar pukul 05.50 WIB. Tim gabungan dari Pemkot Bandung, perwakilan Kemenhut, BBKSDA, dan vendor pakan melakukan pengecekan langsung dan memastikan pakan langsung masuk ke area pengelolaan serta proses pemberian kepada satwa berjalan lancar.
Dampak Langsung dan Tantangan ke Depan
Kebijakan ini memiliki dampak mendalam, tidak hanya bagi satwa tetapi juga bagi seluruh ekosistem pengelolaan Bandung Zoo.
Dampak Positif:
- Kepastian Nutrisi Satwa: Kebutuhan nutrisi ratusan satwa, dari herbivora hingga karnivora, kini terjamin oleh negara. Hal ini sangat krusial mengingat beberapa satwa sebelumnya menunjukkan penurunan aktivitas akibat asupan nutrisi yang kurang optimal.
- Stabilitas Kesehatan: Dokter hewan Bandung Zoo menyatakan kondisi satwa secara umum relatif sehat. Dengan pasokan pakan yang stabil dari sumber terpercaya, risiko gangguan kesehatan dapat lebih diminimalisir.
- Mengurangi Beban Karyawan: Karyawan yang dengan dedikasi tinggi merawat satwa di tengah ketidakpastian, kini dapat lebih fokus pada perawatan tanpa khawatir mencari sumber pakan darurat.
Tantangan dan Hal yang Perlu Diperhatikan:Aspek Status/Tantangan Keterangan Sifat Bantuan Sementara BBKSDA menegaskan dukungan ini bersifat sementara selama masa kekosongan pengelola. Solusi Jangka Panjang Belum Final Nasib operasional Bandung Zoo masih menunggu keputusan akhir dari Kemenhut/BBKSDA. Nasib Pegawai Dalam Pembahasan Rencana melibatkan sebagian pegawai sebagai penjaga hewan oleh Kemenhut, dengan kompensasi yang didiskusikan bersama Pemkot. Status Hukum Lahan Masih dalam Proses Konflik kepemilikan dan dualisme manajemen YMT masih berlangsung di ranah hukum.
Penyaluran pakan oleh Kemenhut hari ini adalah langkah krusial dan tepat waktu yang mencegah krisis kemanusiaan dan konservasi di Bandung Zoo. Langkah ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi satwa yang menjadi milik bersama, terlepas dari konflik hukum yang melingkupinya.
Namun, langkah ini baru merupakan solusi darurat. Kejelasan status hukum pengelolaan, pembukaan kembali operasional yang berkelanjutan, dan perlindungan kawasan Bandung Zoo sebagai Ruang Terbuka Hijau vital kota masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menanti penyelesaian dari semua pemangku kepentingan.
Masyarakat yang ingin membantu disarankan untuk mengikuti perkembangan resmi dan menghindari pemberian pakan mandiri yang dapat mengganggu kesehatan satwa dan proses hukum yang sedang berjalan. (**)
