“Pupuk bersubsidi diproduksi oleh anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia, diantaranya PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik untuk disalurkan ke setiap wilayah yang ditunjuk,” bebernya.
Proses pendistribusian pupuk bersubsidi, terang Ardhy, PT. Pupuk Kujang maupun PT. Petrokimia Gresik menyimpan pupuk yang akan disalurkan pada Gudang lini III.
“Di Kabupaten Garut terdapat 5 Gudang Lini III yang tersebar di beberapa lokasi. Pihak Distributor/PUD (Pelaku Usaha Distribusi) akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang LIni III kepada PPTS/Kios,” ungkapnya.
Ketika media menyinggung berapa jumlah dan nama-nama perusahaan yang mendapatkan tender serta berapa kuota dari masing-masing perusahaan, Ardhi mengatakan, pelaku usaha Pupuk Bersubsidi terdiri dari dua produsen, yaitu PT Pupuk Kujang Cikampek (Urea) dan PT Petrokimia Gresik (NPK Phonska).
“Pelaku Usaha Distribusi atau Distributor ada 13, kemudian mereka menyebarkan pupuk bersubsidi kepada 270 PPTS,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ardhy menjamin bahwa setiap pejabat dari mulai Bupati dan Wakil Bupati Garut beserta jajarannya, yakni Sekda, Kepala Dinas, Kepala Bidang dan lainnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari program pupuk bersubsidi.
“Saya jamin kang, tidak ada pejabat yang mendapat keuntungan dari program ini. Termasuk kami yang ada di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Garut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua P3I (Kumpulan Penyalur Pupuk Indonesia), Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Aris mengatakan, pihaknya merasa bingung tatkala nama kios yang menjual harga pupuk di atas HET tidak disebutkan dengan jelas pada pemberitaan yang beredar.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
