[locusonline.co] Bandung terancam memasuki krisis ekologis yang tak terhindarkan. Pada tanggal 12 Januari 2026, tumpukan sampah diperkirakan akan mencapai titik kritis dan meluber ke jalan-jalan kota. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengibaratkan ancaman ini sebagai “bencana sampah” jika tidak segera ditangani, dengan puncak terburuk diprediksi pada April 2026 . Menghadapi garis waktu yang sangat sempit—hanya sekitar 10-14 hari—Pemkot Bandung mengajukan penggeseran anggaran darurat senilai Rp90 miliar sebagai tameng utama untuk mencegah bencana tersebut .
Langkah ini bukan tanpa alasan. Saat ini, sistem pengelolaan sampah kota berada dalam tekanan yang sangat berat. Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.200 hingga 1.500 ton sampah per hari, namun kapasitas pengolahan mandiri dan alokasi pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti tidak mencukupi, menciptakan kesenjangan harian sekitar 200 ton sampah yang tidak tertangani. Jika terus dibiarkan, proyeksi akumulasi sampah tidak terangkut pada April 2026 bisa mencapai 4.500 ton.
Ancaman ini juga dipersulit oleh dua masalah mendasar:
- Keterbatasan anggaran dan alokasi: Dalam diskusi internal sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyatakan bahwa tanpa penambahan anggaran yang signifikan, mustahil mengejar target pengolahan sampah mandiri yang dibutuhkan.
- Praktik korupsi sistemik: Wali Kota Farhan telah menyoroti adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan sampah di Pasar Gedebage, di mana iuran sampah dikumpulkan setiap hari namun sampah tidak dikelola, menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah . Kasus ini menunjukkan kerentanan sistem yang menjadi salah satu akar masalah.
Peta Jalan dan Strategi Penanganan Sampah Bandung
Dengan dana Rp90 miliar yang diusulkan, Pemkot Bandung berencana menjalankan serangkaian langkah strategis untuk mengatasi krisis dari berbagai sisi. Rencana ini merupakan respons atas tuntutan DPRD Kota Bandung agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkolaborasi menangani masalah ini, dan juga mencerminkan urgensi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam evaluasi APBD .Area Strategis Rencana Aksi & Target Tantangan & Catatan Kritis Penguatan di Sumber Penempatan 1.500-1.597 petugas pemilah di setiap RW, sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) intensif. Diperlukan perubahan perilaku massal dan waktu yang konsisten. Program serupa seperti Kang Pisman dinilai gagal karena sosialisasi minim dan infrastruktur tak memadai . Ekspansi Teknologi Penambahan ~25 unit mesin pengolah sampah (termasuk insinerator) pada 2026, dengan alokasi anggaran khusus di luar Rp90 miliar. Insinerator kerap dikritik bukan solusi permanen dan berisiko cemari udara. Pengadaan serupa di masa lalu sempat bermasalah secara hukum . Optimalisasi TPS & Bank Sampah Memaksimalkan fungsi TPS3R dan Bank Sampah di tingkat kelurahan. Membutuhkan manajemen, dukungan SDM, dan anggaran operasional yang memadai di setiap titik. Kolaborasi Lintas OPD DLH sebagai koordinator utama, namun seluruh OPD wajib mempromosikan dan mengawal pengelolaan sampah di unit kerjanya. Menuntut komitmen dan koordinasi solid lintas instansi yang belum optimal. Peran Serta Masyarakat Sosialisasi gaya hidup minim sampah dan kampanye ASN sebagai teladan dalam kebersihan . Membutuhkan edukasi berkelanjutan dan kepemimpinan nyata dari aparatur.
Anggaran dan Politik Keuangan Daerah
Pengajuan dana Rp90 miliar ini harus dilihat dalam konteks evaluasi menyeluruh APBD Kota Bandung 2026 oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Gubernur meminta penataan ulang alokasi, termasuk untuk dana hibah yang selama ini banyak disalurkan untuk kesejahteraan guru PAUD, SD, SMP swasta, dan tenaga non-ASN .
Selain sampah, terdapat kekhawatiran terkait anggaran infrastruktur. Meski anggaran perbaikan jalan tercatat Rp170 miliar, Wali Kota Farhan menjelaskan bahwa jika digabung dengan pembangunan trotoar, drainase, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan penataan kabel bawah tanah, totalnya mencapai sekitar Rp400 miliar, atau mendekati 7-10% dari total APBD. Target ideal untuk belanja infrastruktur adalah 8% yang akan dikejar melalui mekanisme perubahan anggaran .
Wali Kota Farhan menegaskan semua hasil evaluasi dan rencana penyesuaian anggaran, termasuk penggeseran dana untuk sampah ini, akan dikomunikasikan dan dibahas bersama DPRD Kota Bandung sesuai mekanisme yang berlaku . Komunikasi yang transparan ini penting mengingat sejarah panjang kota yang diwarnai kasus korupsi dan tata kelola yang bermasalah .
Masa Depan yang Tergantung pada Aksi Segera dan Transparansi
Kota Bandung benar-benar berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ancaman bencana sampah pada April 2026 sudah terproyeksikan dengan jelas dan membutuhkan tindakan darurat. Di sisi lain, solusi yang diusulkan memerlukan tidak hanya anggaran, tetapi juga reformasi tata kelola, pemberantasan korupsi, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
Kesuksesan upaya ini bergantung pada tiga pilar utama:
- Kecepatan persetujuan dan penyaluran dana Rp90 miliar untuk memulai aksi mitigasi sebelum 12 Januari 2026.
- Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran, mengingat potensi korupsi di sektor ini dan komitmen Pemkot untuk memperkuat tata kelola bersama KPK .
- Kepatuhan dan kolaborasi seluruh OPD serta perubahan perilaku kolektif warga Bandung, seperti yang didorong melalui kampanye agar ASN menjadi teladan .
Tenggat waktu 12 Januari 2026 bukan sekadar angka di kalender, tetapi merupakan ujian nyata bagi integritas dan efektivitas pemerintahan Kota Bandung. Jika seruan kolaborasi dan anggaran darurat ini gagal diwujudkan dalam tindakan nyata, Bandung tidak hanya akan menghadapi krisis sampah, tetapi juga krisis kepercayaan yang lebih dalam dari warganya. (**)
