“Di tengah maraknya pelanggaran tata ruang, bangunan bermasalah, hingga aktivitas usaha yang kerap “lolos pengawasan”, forum ini kembali menegaskan satu hal di Garut, penegakan hukum daerah masih kuat di forum, solid di struktur, dan perlahan di lapangan.”
LOCUSONLINE, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut kembali menegaskan komitmennya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penegasan itu disampaikan lewat kegiatan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang digelar khidmat di Aula Bappeda Kabupaten Garut, Senin (29/12/2025).
Pelanggaran di lapangan? Aman dulu. Yang penting koordinasi dulu.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Ganda Permana, yang mengingatkan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum daerah setidaknya di atas kertas dan slide presentasi.
Menurut Ganda, PPNS dibekali kewenangan penyelidikan sesuai aturan perundang-undangan. Kewenangan itu, kata dia, menuntut profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab tiga kata sakral yang rutin diucapkan di forum resmi, meski realisasinya masih sering tertinggal di parkiran kantor.
“PPNS tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga memastikan prosesnya adil, objektif, dan menjunjung HAM,” ujarnya. Sebuah pernyataan ideal, terutama di daerah yang pelanggaran Perda kerap bertahan lebih lama dibanding masa jabatan pejabatnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis dalam penegakan hukum. Bahasa lainnya: ditegur halus, dibina perlahan, ditertibkan kapan-kapan asal jangan bikin gaduh.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
