Sekretariat ini juga diberi mandat strategis untuk menyusun pedoman operasional penyidikan, merekomendasikan kebutuhan PPNS berdasarkan luas wilayah dan tingkat kerawanan, hingga memberi masukan dalam penyusunan Perda. Singkatnya, PPNS kini bukan hanya penegak aturan, tapi juga konsultan kebijakan.
Masalahnya, di tengah penguatan struktur dan koordinasi ini, publik masih sering bertanya apakah penegakan Perda di Garut benar-benar semakin terasa, atau hanya semakin terdokumentasi?*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
