Kasus alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilaporkan warga sejak 2023 baru resmi naik menjadi Laporan Polisi pada Agustus 2025. PT Pratama Abadi Industri masuk daftar terlapor, ditemani nama-nama pejabat Pemkab Garut yang mulai ramai dibicarakan warga, meski belum ada yang tampil resmi di ruang BAP.
“Dua tahun kami menunggu laporan ini bergerak,” ujar pelapor Asep Muhidin, SH., MH, dengan nada yang terdengar lebih lelah daripada optimistis.
Polisi kini punya waktu 120 hari untuk menentukan tersangka. Nama-nama dari lingkaran Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dinas Pertanian beredar seperti rumor proyek, tapi belum satu pun dipanggil untuk klarifikasi resmi. Padahal pasal yang menjerat tak main-main, ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan bonus sepertiga hukuman jika pelakunya pejabat.
Ironinya, di satu sisi Pemkab Garut gencar mempromosikan investasi dan lapangan kerja, di sisi lain kasus pabrik yang berdiri di atas sawah justru berjalan tertatih di jalur hukum. Industri dipuja sebagai penyelamat ekonomi, sementara lahan pangan berkelanjutan harus berjuang agar tidak sekadar jadi arsip tata ruang.
Satu pertanyaan besar apakah industrialisasi di Garut memang dirancang berdampingan dengan pertanian, atau sawah hanya dianggap lahan kosong yang menunggu investor berikutnya?*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
