Baca Juga : Pemkab Garut Sibuk Merapikan Aparat, Pelanggaran Masih Santai
Kasus ini akhirnya mendapat respons setelah viral. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyatakan telah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit ke Desa Panggalih. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya.
“Audit ini bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberi informasi berimbang ke mana Dana Desa itu mengalir,” ujar Putri.
Putri menegaskan, setiap pejabat publik harus siap dikritik. Ia menyayangkan cara-cara intimidatif yang justru mencederai semangat transparansi. Menurutnya, jika pembangunan ada, tunjukkan datanya. Jika belum, jelaskan kendalanya bukan membungkam warga.
Pemerintah Kabupaten Garut, kata Putri, berkomitmen menangani kasus ini secara terbuka. Ia juga mengapresiasi warga yang berani bersuara, baik lewat media sosial maupun kanal komunikasi lainnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut angkat bicara. Ia mengingatkan para kepala desa agar melakukan introspeksi, bukan reaksi. Kritik soal jalan rusak, drainase bermasalah, atau pembangunan yang timpang, kata Dedi, tidak boleh dibalas dengan ancaman.
Peristiwa ini kembali membuka ironi lama: kritik warga sering dianggap musuh, sementara audit baru bergerak setelah kamera menyala dan video keburu viral. Di desa, jalan boleh rusak lama asal jangan kekuasaan yang disentuh.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
