Pada kesempatan yang sama, Ridwan juga membeberkan dasar hukum sanksi admisnistratif atau sanksi pidana kepada Pemkab Garut, diantaranya, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, UU tentang Telekomunikasi yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kominfo.
“Dasar hukumnya sudah jelas. Selain penyedia jasa layanan internet ilegal, sanksi administrasi hingga sanksi pidana juga bisa diterapkan kepada oknum pejabat di Pemkab Garut,” ujarnya.
Salah satu sumber terpercaya yang dihubungi wartawan mengatakan, Satpol PP beserta dinas terkait sudah melakukan tindakan tegas dengan mencabut sejumlah tiang internet yang dikeluhkan salah satu warga di wilayah hukum Kecamatan Tarogong Kidul.
Ironisnya, pemasangan tiang dan kabel tanpa izin tersebut berada di sekitar depan Kampus Universitas Garut (Uniga), tempat Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin pernah menjadi rektor sebelum dilantik menjadi Bupati Garut periode 2024-2029.
“Katanya setelah melakukan koordinasi antar lembaga, maka pihak Satpol PP Garut menertibkan beberapa tiang internet yang dipasang di depan salah satu warung di sekitar Kampus Uniga. Tindakan tegas itu dilakukan setelah ada komplain dari pemilik warung, yang merasa terganggu dengan banyaknya pemasangan tiang internet tanpa izin,” ujar sumber.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
