“Apakah kebijakan penutupan tambang ini benar-benar soal lingkungan, atau sekadar rem mendadak yang lupa menghitung dampaknya ke bawah.”
LOCUSONLINE, GARUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut akhirnya angkat suara menyikapi kegelisahan para sopir truk dan pekerja tambang pasir yang terdampak penutupan sementara sejumlah lokasi tambang. Di tengah mesin truk yang mogok dan dapur rumah yang ikut mati, DPRD menegaskan posisinya sebagai penenang suasana sekaligus penyalur keluhan yang menumpuk.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyatakan pihaknya memahami keresahan para pekerja lapangan yang mendadak kehilangan sumber penghidupan akibat kebijakan penutupan tambang. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat hitam-putih, karena menyangkut hukum, lingkungan, sekaligus denyut ekonomi masyarakat kecil.
“Ini harus disikapi dengan hati-hati. Ada aspek hukum, ada lingkungan, tapi juga ada masyarakat yang hidup dari sana,” ujar Aris, menempatkan DPRD di posisi tengah antara aturan dan kenyataan.
Aris menegaskan DPRD Garut akan mengambil peran sebagai fasilitator antara para sopir, pekerja tambang, Pemerintah Kabupaten Garut, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memegang kewenangan perizinan pertambangan. Ia menilai, aspirasi kru angkutan pasir tidak boleh berhenti di ruang audiensi, melainkan harus ditindaklanjuti lewat koordinasi lintas sektor.
“Jangan sampai kebijakan yang niatnya menertibkan, justru menumbangkan ekonomi masyarakat kecil,” katanya.
Lebih jauh, DPRD mendorong agar proses pemenuhan dan penataan perizinan tambang yang saat ini ditutup sementara bisa dipercepat, selama tetap berada dalam koridor regulasi. Harapannya, aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan, dan roda ekonomi yang terlanjur macet bisa kembali berputar meski pelan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
