“Kalau pejabat datang, kami selalu sampaikan. Jawabannya selalu sama: dicatat, dipertimbangkan, dan dijanjikan,” kata Ajum. Janji-janji itu, menurutnya, sejauh ini lebih awet daripada aspal di sisi Jawa Barat.
Ia membandingkan dengan wilayah Bogor yang huntap-nya dibangun kurang dari setahun. Sementara warga Cigobang, Lebak, sudah enam tahun tinggal di huntara dengan jalan tanah sebagai bonus ketahanan mental.
“Di sana cepat, di sini lama. Mungkin karena beda provinsi, beda juga kecepatan berpikirnya,” ujarnya.
Fenomena “aspal berhenti di batas provinsi” ini kembali menelanjangi wajah pembangunan yang kerap lebih patuh pada garis administrasi daripada kebutuhan warga. Jalan yang seharusnya menyambung mobilitas, justru menjadi monumen bisu ketimpangan kebijakan.
Di media sosial, jalan tersebut viral sebagai simbol sederhana tapi telak: pembangunan bisa berhenti bukan karena medan, melainkan karena pemerintah beda meja rapat.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
