Masalahnya, di lapangan, sejumlah kebijakan baru dinilai mulai mempersempit fleksibilitas desa. Jika ruang diskresi terus disunat, desa dikhawatirkan hanya menjadi operator program, bukan perancang pembangunan.
Para pengamat kebijakan publik mengingatkan, ketika desa kehilangan otonomi, efek dominonya panjang, yang mengakibatkan partisipasi warga menurun, inovasi mandek, dan kepercayaan sosial ikut terkikis. Desa hidup, tapi refleksnya mati.
Meski begitu, forum NGOPI menegaskan mereka tidak sedang menolak program. Desa hanya meminta satu hal: diajak duduk bersama sebelum kebijakan dituang ke gelas anggaran.
Ketua DPRD Garut Aris Munandar mengamini keresahan tersebut. Menurutnya, masukan dari desa adalah bahan bakar penting bagi legislatif.
“Kalau desa kuat, daerah kuat. Kalau desa cuma jadi pelaksana, yang hebat tinggal slogannya,” ujarnya.
Dari saung sederhana itu, satu kesimpulan mengendap dimana desa adalah fondasi Garut Hebat. Tapi fondasi tak bisa berdiri kalau terus ditekan dari atas. Dana desa bukan kopi instan tinggal seduh lalu diminum melainkan racikan yang harus dijaga rasanya oleh desa itu sendiri.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
