[Locusonline.co] Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggenjot komitmennya dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang setara dan aman. Melalui program revitalisasi infrastruktur sekolah, Pemkab tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi secara sistematis membangun standar baru: lingkungan belajar yang ramah disabilitas.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi titik tolak transformasi ini. "Sarana ramah disabilitas akan kami terapkan di seluruh sekolah di Bandung Barat. Kenyamanan dan aksesibilitas adalah hak dasar setiap siswa, tanpa terkecuali," tegas Jeje dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Dari Perbaikan Dasar Menuju Standar Inklusif
Komitmen ini bukan wacana baru. Sepanjang 2025, Pemkab telah menyelesaikan perbaikan 98 ruang kelas (82 SD dan 16 SMP) dengan anggaran mencapai Rp25 miliar. Yang membedakan adalah pendekatan holistik yang kini diadopsi.
"Pembangunan berbasis ramah disabilitas telah menjadi standar wajib dalam setiap program perbaikan dan pembangunan sekolah baru," jelas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Asep Dendih.
Implementasi konkretnya adalah pemasangan guiding block (blok pemandu jalur) di lorong dan akses utama menuju ruang kelas. Kebijakan ini telah diuji coba di sejumlah sekolah percontohan, seperti SMP Negeri 1 Cisarua.
"Tahun ini, target kami adalah generalisasi. Setiap ruang kelas yang diperbaiki atau dibangun baru, harus langsung dilengkapi dengan fasilitas pendukung aksesibilitas," tambah Asep.
Anggaran Strategis dan Tantangan Geografis
Alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Namun, anggaran tersebut dirancang untuk multifungsi: tidak hanya untuk perbaikan infrastruktur berat, tetapi juga untuk pengadaan bangku sekolah dan kebutuhan mendesak lainnya.
