LOCUSONLINE, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didesak Komisi I DPRD Jawa Barat dengan suara nada tinggi. untuk segera turun tangan memimpin langsung penyelesaian sengketa agraria yang kian menjalar dari desa ke desa. Masalah lahan di Jabar dinilai sudah melampaui urusan berkas dan stempel, berubah menjadi bom waktu sosial yang siap meledak kapan saja.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menilai konflik agraria saat ini bukan lagi sekadar silang pendapat soal batas tanah, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Ini sudah bukan perkara administratif. Eskalasinya jelas mengarah ke konflik horizontal. Karena itu kami mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil alih dan menyelesaikan langsung persoalan-persoalan ini,” kata Rahmat, dikutip dari Antara.
Menurutnya, kasus sengketa lahan seperti yang terjadi di Sukabumi khususnya polemik makam Eyang Santri harus menjadi alarm keras bagi pemerintah provinsi. Jika dibiarkan, konflik serupa berpotensi bermunculan di wilayah lain, dengan pola yang sama dan akhir yang sama: ricuh.
“Kita tidak ingin konflik ini menular. Dalam rapat ini kami membahas langkah pencegahan, sekaligus mendorong penyelesaian kasus yang sudah terjadi agar tidak berlarut,” ujarnya.
Peringatan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama Forkopimda Jawa Barat di Cimahi, Selasa (13/1). Dalam forum itu, ia membeberkan fakta lapangan yang menggambarkan wajah buram tata kelola lahan di Jawa Barat.

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”












