Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menjelaskan bahwa dari sisi belanja Kementerian dan Lembaga, realisasi mencapai Rp43,22 triliun atau 94,21 persen dari pagu. Belanja Pegawai hampir menyentuh garis akhir dengan serapan 98,35 persen, sementara Belanja Barang menjadi yang paling “hemat” dengan realisasi 89,82 persen. Belanja Modal tercatat Rp5,53 triliun atau 91,35 persen, dan Belanja Sosial nyaris terserap penuh.
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi mencapai Rp76,01 triliun atau 98,47 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp40,63 triliun atau 99,86 persen, sementara Dana Insentif Fiskal (DIF) mencatatkan realisasi sempurna 100 persen.
“APBN tetap kami dorong agar berdampak langsung ke masyarakat,” kata Fahma dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung, Selasa (20/1/2026).
Sejumlah program prioritas nasional tercatat memberi efek nyata. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 11,14 juta penerima manfaat. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merealisasikan pembiayaan Rp7,84 triliun untuk pembangunan sekitar 62 ribu unit rumah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) masing-masing mencapai Rp28,61 triliun dan Rp2,14 triliun, menopang denyut UMKM dan sektor riil.
Dari sisi makro, ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen secara tahunan, dengan inflasi terkendali di level 2,63 persen. Neraca perdagangan masih mencatat surplus, ditopang ekspor nonmigas, terutama ke pasar Amerika Serikat.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
