Baca Juga : Tambang Ditutup, Perumahan Dipuasakan: Dedi Mulyadi Tarik Rem Darurat Jawa Barat
Tak berhenti di situ, dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, negara juga telah menyita kurang lebih 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang yang beroperasi secara ilegal. Pemerintah turut mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti menguasai 1,01 juta hektar lahan di kawasan hutan lindung.
“Jika digabungkan, ini pada dasarnya adalah penegakan hukum kehutanan paling tegas dan paling berani yang pernah dilakukan Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyinggung pembongkaran penyimpangan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum, bukan sekadar kesalahan administratif.
Lebih jauh, Prabowo mengungkapkan jumlah korporasi yang diduga terlibat pelanggaran hukum mencapai 666 perusahaan angka yang disebutnya sebagai sinyal serius betapa akutnya persoalan tata kelola selama ini.
Di akhir pernyataannya, Kepala Negara menutup dengan satu kalimat kunci: tidak ada ruang tawar-menawar.
“Satu-satunya jalan adalah keberanian menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak ada langkah mundur,” kata Prabowo.
Pesannya sangatlah jelas, era lama boleh membawa kebiasaan lama, tapi di pemerintahan baru, amplop bukan lagi tiket aman melainkan pintu masuk ke masalah yang jauh lebih besar.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
