“Jika data dasar saja bermasalah, maka program pembangunan berisiko besar salah sasaran mulai dari bantuan sosial, program pendidikan, hingga strategi pengentasan kemiskinan yang akan dibiayai APBD 2027.”
LOCUSONLINE, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut resmi memutar mesin perencanaan pembangunan dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Acara pembuka ini digelar di Aula Bappeda Garut, Jalan Patriot, Kamis (22/1/2026), dipimpin langsung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, lengkap dengan jajaran Forkopimda, perangkat daerah, DPRD, serta peserta daring yang ikut menyimak masa depan Garut dari balik layar.
Forum yang sejatinya menjadi “pintu masuk” aspirasi publik itu mendadak berubah jadi panggung kritik tajam ketika Anggota DPRD Garut, Yuda Puja Turnawan, menguliti satu isu krusial: data kemiskinan. Tepatnya, soal penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang kini dijadikan kitab suci baru dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.
Yuda membeberkan jurang menganga antara data versi Bappeda Garut dan angka yang tertulis rapi di DTSN. Berdasarkan paparan resmi Bappeda, tingkat kemiskinan Garut berada di angka 9,39 persen atau sekitar 267 ribu jiwa dari total penduduk 2,8 juta orang. Namun, saat DTSN dibuka, ceritanya berubah drastis.
“Kalau pakai data Bappeda, orang miskin kita 267 ribuan. Tapi di DTSN, hanya desil 1 dan desil 2 saja jumlahnya sudah tembus lebih dari 662 ribu orang,” kata Yuda, seolah mengingatkan bahwa kemiskinan di Garut bisa bertambah hanya dengan mengganti sumber data.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
