“Jawa Barat tidak bisa terus dibangun dengan logika tambang dikeruk, sawah ditimbun, lalu banjir diwariskan. Kali ini, pembangunan diminta belajar sopan atau siap disetop.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Rem yang selama ini terasa blong akhirnya pedal ditekan kencang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tambang-tambang bermasalah ditutup, sementara pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir resmi “dipuasakan” lewat kebijakan moratorium. Alasannya sederhana tapi menohok, lingkungan sudah terlalu babak belur untuk terus dijadikan korban pembangunan yang kebablasan.
Langkah keras ini diambil untuk menghentikan kerusakan ekologis, mengurangi ketimpangan di wilayah tambang, serta mengendalikan alih fungsi lahan di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
Kebijakan tersebut disampaikan KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi usai menghadiri rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait serta para pengembang perumahan se-Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Kamis (22/1/2026).
“Problemnya ini problem lingkungan yang sudah akut. Tambangnya tidak terkelola, pajaknya tidak kembali ke daerah tambang. Akibatnya, wilayah tambang jadi kumuh, pendidikannya tertinggal, infrastrukturnya rusak,” ujar KDM. Nada bicaranya datar, tapi pesannya keras, bahwa pesta tambang selama ini meninggalkan tagihan panjang.
KDM menegaskan, skema distribusi manfaat tambang akan dirombak total. Ke depan, pajak tambang tidak lagi sekadar angka di laporan, melainkan harus terasa di tanah yang dikeruk.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
