“Ketika tambang dibuka, 60 persen pajak tambangnya wajib kembali untuk pembangunan wilayah tambang itu sendiri,” tegasnya.
Baca Juga : GLMPK Bongkar Dapur PAD Garut: Uang Rakyat Banyak, Tapi Kok Rasanya Tetap Seret?
Tak berhenti di sektor tambang, KDM juga menyentil sektor perumahan tapak yang dinilai menjadi “kontributor tetap” banjir tahunan. Ia menegaskan, pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir tak lagi diberi karpet merah perizinan.
“Sekarang banjir rata-rata karena perumahan. Kalau sudah tahu penyebabnya, apa kita mau terus memperbesar banjir? Ini harus dihentikan,” katanya.
Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Salah satu opsi yang disorot adalah kawasan Meikarta, Lippo Cikarang, yang dinilai siap dihuni namun masih banyak unit kosong.
“Meikarta itu sudah jadi, jalannya lebar, apartemennya kosong. Kalau bisa menampung 100 ribu orang, kita bisa menyelamatkan hampir 50 ribu hektare sawah,” ungkap KDM, menyiratkan pilihan antara hunian atau hamparan padi.
Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Pemprov Jabar saat ini memberlakukan moratorium pembangunan perumahan sambil menunggu kajian tata ruang dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Rekomendasi resmi ditargetkan rampung pada Februari 2026.
“Tidak boleh membangun di sawah, rawa, dan bantaran sungai. Yang sudah terlanjur berjalan tidak mungkin dihentikan, tapi yang akan dibangun, harus dihentikan.”*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
