“Tanpa dukungan komunitas dan lembaga seni, capaian ini sulit dijaga, apalagi ditingkatkan,” kata Beni.
Ia menyebut musyawarah seniman yang digelar Dewan Kesenian Garut (DKG) sebagai salah satu ruang konsolidasi penting. Forum tersebut tak hanya bicara soal regenerasi kepengurusan, tetapi juga menegaskan posisi kelembagaan seni dalam menopang kebijakan ekonomi kreatif daerah.
Bagi pemerintah daerah, DKG dipandang sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah pengembangan seni agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Namun, pemerintah juga menekankan pentingnya tata kelola yang lebih tertib. Legalitas organisasi, struktur kepengurusan, hingga pembagian peran dinilai harus jelas agar kontribusi sektor seni bisa diukur, bukan sekadar dirayakan.
“Dengan pengelolaan yang lebih rapi, potensi seni dan budaya bisa diintegrasikan ke berbagai program ekonomi kreatif, dari pariwisata sampai industri berbasis komunitas,” ujar Beni.
Meski begitu, Pemkab Garut mengakui predikat enam besar nasional tak boleh berhenti sebagai slogan prestasi. Pemerintah menegaskan akan mendorong kolaborasi lintas sektor agar pengembangan ekonomi kreatif benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan pelaku seni dan masyarakat.
“Seni dan budaya kami tempatkan sebagai fondasi ekonomi kreatif. Targetnya jelas, bukan hanya pengakuan, tapi manfaat nyata,” pungkasnya.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
