[Locusonline.co] Garut — Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menekankan pentingnya menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai pondasi utama dalam pemenuhan aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler.
"Kehadiran pimpinan daerah dalam Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan visi besar pembangunan Kabupaten Garut ke depan," ujar Putri Karlina di Kantor Kecamatan Tarogong Kaler, Selasa (27/1).
Realistis dalam Mengakomodasi Usulan: Paradoks Pendapatan Daerah
Di hadapan peserta Musrenbang, Wakil Bupati menyampaikan penjelasan yang realistis terkait kemampuan anggaran daerah. Ia mengakui bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi secara finansial, sehingga diperlukan penetapan skala prioritas yang ketat.
“Jadi kalau intinya mah kan ini kebijakan Pak Bupati, jadi musrenbang itu harus dihadiri oleh kepala daerah untuk mendengarkan, mengawal, walaupun tidak semuanya terakomodir ya. Tapi selain mengawal, mendengarkan, kita pun semacam menyuntikkan doktrin yaitu bahwa pembangunan itu harus seperti apa dan Garut akan seperti apa,” ungkapnya.
Putri Karlina memberikan analogi sederhana namun mendalam. Ia menyatakan bahwa untuk membiayai kebutuhan sosial yang besar, seperti perbaikan infrastruktur dan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang banyak diusulkan, Garut harus terlebih dahulu memperkuat ekonomi makronya.
“Makanya kita sama-sama membooster PDRB dulu biar itu kan paradoks PDRB, PAD-nya naik juga. Kalau PDRB naik, PAD pasti naik. Karena kan PDRB menunjukkan seberapa banyak orang mampu berbelanja atau menghasilkan barang jasa,” jelasnya.
Dari APBD ke Kemandirian Ekonomi: Tantangan dan Harapan Baru
Wakil Bupati berharap Musrenbang di dua kecamatan yang disebut sebagai "jantung" Kabupaten Garut ini dapat melahirkan inovasi program yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
