Hamdani juga menyoroti rumitnya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang mensyaratkan berlapis validasi. “Seolah guru harus membuktikan masih hidup untuk dapat haknya,” sindirnya. Ia membandingkan dengan aparat negara lain yang tunjangannya mengalir tanpa ritual administrasi berulang.
Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PB PGRI, Maharani Siti Shopia, menambahkan catatan kelam lain: meningkatnya kriminalisasi guru. Laporan orang tua, sengketa disiplin, hingga guru dijadikan penyangga konflik sosial, disebutnya kian sering terjadi. “Ketika guru takut, kelas kehilangan wibawa. Pendidikan karakter ikut runtuh,” ujarnya.
PGRI pun mendorong hadirnya RUU Perlindungan Guru. Tujuannya bukan mengistimewakan, melainkan memastikan hukum bekerja adil dan proporsional bagi profesi yang memikul tanggung jawab peradaban. “Tanpa rasa aman dan kesejahteraan, mutu pendidikan akan terus tergerus,” kata Maharani.
Rapat berakhir, air mata mengering. Namun pertanyaannya tinggal menggantung, sampai kapan negara sibuk memvalidasi data, sementara guru memvalidasi hidupnya sendiri setiap hari?*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
