“Tanpa ambang batas pun, sistem bisa tetap terkonsentrasi. Jadi PT bukan satu-satunya solusi,” katanya.
Perludem menilai, jika kebijakan ambang batas terus dinaikkan tanpa evaluasi serius, demokrasi berisiko berubah menjadi ajang seleksi elit, sementara jutaan suara pemilih hanya menjadi angka statistik.
“Kalau terus begini, rakyat rajin nyoblos, tapi hasilnya disaring habis-habisan. Yang lolos sedikit, yang terbuang banyak,” pungkas Heroik.
Dengan kritik tersebut, Perludem mengingatkan DPR agar tidak menjadikan parliamentary threshold sebagai alat instan untuk merapikan politik, sambil mengorbankan prinsip keterwakilan yang menjadi fondasi demokrasi.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
