Menanggapi paparan itu, Abraham mengingatkan Presiden soal posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dinilainya masih memprihatinkan. Ia menekankan bahwa peringkat Indonesia berada di kisaran negara-negara dengan tata kelola yang lemah, sehingga seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di permukaan. Menurutnya, praktik korupsi di lembaga penegak hukum, termasuk peradilan, harus dibongkar hingga ke akar.
Dalam diskusi mengenai reformasi aparat, Abraham menyebut seluruh peserta sepakat bahwa pembenahan Polri perlu dimulai dari pucuk pimpinan. Para undangan, kata dia, meminta Presiden berani melakukan pergantian di level tertinggi kepolisian.
Bahkan, Prabowo disebut tidak keberatan jika struktur kepolisian berada di bawah kementerian tertentu. Menurut Abraham, Presiden menilai hal itu bukan persoalan selama tujuannya memperkuat pengawasan.
Pada sesi lain, Abraham juga menyinggung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Ia menilai perubahan regulasi tersebut membuat lembaga antirasuah kehilangan taring.
Dalam forum itu, ia secara terbuka menyebut sejumlah nama pimpinan KPK yang dianggap bermasalah, termasuk Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar. Abraham juga mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilainya menjadi pintu masuk pelemahan internal KPK.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
